Hukum Internasional

Hukum Internasional merupakan salah satu mata kuliah wajib pada konsentrasi hukum internasional, Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Buku ini mengkaji berbagai macam kajian mengenai hukum internasional yang berkembang dalam masyarakat. Buku ini terdiri dari 12 bab. Bab 1 membahas mengenai hakikat hukum internasional, bab 2 membahas mengenai sumber hukum internasional, bab 3 membahas mengenai subyek hukum internasional, bab 4 membahas mengenai hakikat negara, bab 4 membahas mengenai hakikat negara, bab 5 membahas mengenai hak dan kewajiban negara, bab 6 membahas mengenai hubungan antara negara, bab 7 membahas mengenai pertanggungjawaban negara, bab 8 membahas mengenai suksesi hak dan kewajiban, bab 9 membahas mengenai penyelesaian sengketa antar negara, bab 10 membahas mengenai pertikaian bersenjata, bab 11 membahas mengenai organisasi internasional, dan bab 12 membahas mengenai individu.

Buku Ajar Filsafat Hukum

 

Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan pengetahuan serta menjelaskan mengenai filsafat hukum dan sifat keilmuan ilmu hukum, sejarah perkembangan pemikiran filsafat hukum, permasalahan dasar dalam filsafat hukum, pemikiran-pemikiran dalam filsafat hukum, hakekat hukum, dan sistematisasi materi hukum dan penalaran hukum.

Buku Ajar Perkembangan Hukum Udara dan Angkasa

Buku ini adalah merupakan usaha para penulisnya untuk mengembangkan pokok-pokok bahasan materi hukum udara dan angkasa sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Buku ini secara singkat mengetengahkan delapan bab yang membahas tentang hukum udara, status hukum ruang udara, regime hukum navigasi udara, hukum ruang angkasa, kepentingan Indonesia atas ruang angkasa, aspek hukum ruang angkasa internasional, studi tentang orbit geostasioner ditinjau dari segi kepentingan pembangunan Indonesia, beberapa perkembangan dalam hukum angkasa.

 

Hukum Adat di Indonesia

 

Buku ini adalah merupakan usaha para penulisnya untuk mengembangkan pokok-pokok bahasan materi hukum adat sebagai salah satu mata kuliah dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Hukum adat senantiasa berkembang bersamaan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dari dahulu hingga  sekarang. Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, dengan berbagai latar belakang susunan masyarakat dan hukum adat yang berbeda-beda. Namun dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” perbedaan itu dapat disatukan dengan makna “walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua”. Hal ini menggambarkan bahwa Hukum Adat disebut hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law), sehingga Hukum adat dapat dijadikan dasar dan sumber pembinaan dan pembentukan hukum nasional. Dengan demikian hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat Indonesia, yang membahas tentang pengertian-pengertian hukum adat, membahas juga tentang masyarakat hukum adat di berbagai daerah disesuaikan dengan susunan masyarakatnya. Pembidangan Hukum adat juga dibahas dalam buku ini, walaupun hanya garis besarnya saja.

Hukum Asuransi Indonesia

 

Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan pengetahuan serta menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang asuransi, pengaturan asuransi komersial di Indonesia, objek asuransi, perjanjian asuransi, risiko evenemen dan ganti kerugian. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Link Pemesanan: Shopee

MODEL REGULASI REVITALISASI BUMDES UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA

Saat ini, pengaturan tentang BUMDes mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. yang diundangkan sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut mencabut BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang Desa (dan PP Perubahannya). Perubahan pengaturan di level pusat tersebut perlu direspon dengan perubahan regulasi di tingkat daerah dan buku ini mencoba menghadirkan isu tersebut.

 

KRIMINOLOGI DALAM TEORI DAN KAJIAN

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang berkaitan dengan norma hukum, yang mengkaji kejahatan dan norma hukum dan proses formal dan informal dari kriminalisasi dan dekriminalisasi, kejahatan dan penjahat, kondisi masyarakat, sebab musabab dan hubungan antara sebab musabab dan reaksi dan tanggapan resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, pelaku tindak pidana dan masyarakat oleh selain pelaku tindak pidana.

Link Pemesanan: Shopee
 

Sistem Peradilan Pidana

Buku ini memaparkan beberapa kajian terkait sistem peradilan pidana yang diawali dengan pengertian sistem dan sistem peradilan pidana, selayang pandang sejarah sistem peradilan pidana dengan berbagai perkembangan konsep di berbagai negara, model-model sistem peradilan pidana, komponen sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem penegakan hukum, diskresi dalam penegakan hukum pidana, konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dan terakhir kapita selekta hukum pidana. 

Link Pemesanan: Shopee

 

KAPITA SELEKTA PUTUSAN CONSTITUTIONAL REVIEW KONTEMPORER

Buku Kapita Selekta Putusan Constitutional Review Kontemporer yang ada di depan pembaca saat ini akan coba menggambarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang di bidang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, Omnibus Law Cipta Kerja dan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Link Pemesanan: Shopee

 

Hukum Peradilan Pidana Anak

Buku ini berisikan materi mengenai sejarah peradilan pidana anak, kedudukan peradilan anak dalam sistem peradilan di indonesia, tinjauan umum tindak pidana anak dan batasan usia dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, pengertian hukum peradilan anak di indonesia, perkembangan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, instrumen internasional berkaitan dengan anak, asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak, jenis-jenis sanksi terhadap anak, Restorative justice dalam perkara anak, model penyelesaian perkara anak (diversi), perlindungan hukum terhadap anak, hukum acara peradilan pidana anak, dan lembaga pembinaan khusus anak beserta pertanyaan dan latihan pada setiap babnya. 

Link Pemesanan: Shopee

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional merupakan salah satu mata kuliah wajib pada konsentrasi Hukum Internasional, Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Buku ini mengkaji berbagai macam penyelesaian sengketa internasional yang berkembang dalam masyarakat. Buku ini terdiri atas 6 Bab. Bab 1 membahas tentang pengantar terhadap hukum penyelesaian sengketa internasional; Bab 2 membahas tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai; Bab 3 membahas tentang pengaturan penyelesaian sengketa secara damai menurut hukum internasional; Bab 4 membahas tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai; Bab 5 membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik; Bab 6 membahas tentang penyelesaian sengketa internasional secara hukum.

Link Pemesanan: Shopee

 

Hukum Diplomatik

Materi yang disajikan dalam buku ini disampaikan secara lugas, sederhana, mudah dipahami, dan lengkap. Materi yang disampaikan dapat mengasah sikap kritis dan rasa ingin tahu mahasiswa. Mahasiswa diajak untuk mengembangkan pengetahuannya melalui pengayaan. Melalui kegiatan tersebut mahasiswa mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar/mengasosiasi, serta mengomunikasikan pengetahuan dan keterampilan. Sejumlah informasi menarik dan unik juga disajikan dalam buku ini untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang Hukum Diplomatik.

Link Pemesanan: Shopee

 

DESAIN REGULASI KAWASAN RAMAH SENYUM UNTUK PENINGKATAN PROMOSI PARIWISATA

Urusan pemerintahan bidang pariwisata merupakan urusan konkuren yang pemerintah daerah juga memiliki kewenangan didalamnya. Diperlukan inovasi di bidang regulasi untuk mendukung peningkatan promosi pariwisata. Regulasi kawasan ramah senyum yang dibahas dalam buku ini menjadi salah satu upaya dalam peningkatan promosi pariwisata.

Link Pemesanan: Shopee

 

DISKURSUS CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Dalam perkembangannya, terdapat isu strategis yang diperbincangkan mengenai sistem dan mekanisme peradilan konstitusi yaitu persoalan “constitutional complaint” atau pengaduan konstitusional.  Constitutional complaint adalah pengaduan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan konstitusi terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas publik (publik institution/public authority) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Pada umumnya, constitutional complaint baru dapat diterima (admissible) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (exhausted).

Link Pemesanan: Shopee

 

Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional WNI

Keberadaan bantuan hukum dalam proses peradilan sangat penting dalam rangka mencari kebenaran materiil (keadilan substansial), mengingat seseorang yang menghadapi masalah hukum membutuhkan pikiran dan perasaan yang tenang, sedangkan ketenangan ini biasanya tidak terdapat pada seorang yang tersangkut dalam suatu perkara sehingga membutuhkan seorang penasehat hukum. Selain itu bantuan hukum pada hakikatnya bukanlah hanya sekedar soal belas kasihan semata, melainkan merupakan hak konstitusional yang dapat dituntut oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara. Salah satu bentuk bantuan hukum adalah Bantuan Hukum Prodeo yaitu bantuan hukum yang sasarannya adalah orang miskin yang minim untuk mendapat akses keadilan. Adanya bantuan hukum Prodeo  akan menjadikan kedudukan orang miskin yang menghadapi masalah hukum dapat sejajar dengan orang lain yang juga menghadapi masalah hukum namun karena kondisi sosial ekonominya telah mapan di masyarakat sehingga dalam memperjuangkan kepentingan hukumnya dapat menggunakan jasa seorang advokat profesional.

Link Pemesanan: Shopee