Buku ini membahas 7
permasalahan dalam hukum administrasi negara. Pertama mengenai Kebijakan Pasar Bebas Dan Kewenangan Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Dalam Melakukan Pemeriksaan Kandungan Obat. Kemudian dilanjutkan
pembahasan mengenai Pembinaan Profesi Advokat
Pada Organisasi Advokat Berdasarkan Pancasila. Pada bagian ketiga yaitu
penjelasan mengenai Penguatan Fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (Apip)
Dalam Menunjang Pemerintah Daerah Yang Bebas Korupsi. Ke empat mengenai Problematika Penyusunan
Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah. Ke
lima Potensi Benturan
Kepentingan Dalam Menjalankan Fungsi
Dan Tugas Serta Keseimbangan Struktur Komite Bank Tanah. Ke enam Efektivitas Tax Amnesty Melalui
Program Pengungkapan Sukarela Di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Ragam Bestuurhandelingen
Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
Buku ini pada akhirnya disajikan kepada para pembaca sebagai bagian dari ikhtiar para penulis dalam upaya memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. Semoga monograf ini menjadi salah satu puing puzzle yang ikut melengkapi puing puzzle lainnya untuk hukum pidana yang lebih baik
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق